Guru dan Petugas Gizi: Pertanyaan tentang Keadilan

 

Di ruang kelas yang sama, di bawah langit yang sama, dua sosok berdiri dengan pengabdian yang tak berbeda. Guru honorer dan guru swasta—mereka yang mengukir masa depan bangsa dengan kapur dan kesabaran, dengan gaji yang sering kali tak mencukupi kebutuhan dasar. Lalu datang program baru: Makan Bergizi Gratis, dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menjanjikan gaji tiga juta rupiah untuk para petugasnya.

Bukan soal membandingkan mulia tidaknya pekerjaan. Keduanya penting, keduanya mulia. Guru membentuk pikiran, petugas gizi menjaga tubuh—keduanya pilar peradaban. Namun ada yang mengganjal dalam hati mereka yang telah puluhan tahun berdiri di depan kelas tanpa kepastian. Ada pertanyaan yang bergema di lorong-lorong sekolah: mengapa penghargaan untuk pengabdian bisa begitu timpang?

Guru honorer, yang sudah bertahun-tahun mengajar, masih menanti angkat sebagai ASN dengan gaji yang layak. Guru swasta, yang tak kalah berdedikasi, sering menerima honor seadanya—jauh dari kata sejahtera. Mereka terbiasa dengan ketidakpastian, terbiasa dengan pengorbanan yang tak terhitung. Lalu muncul program baru dengan janji gaji yang membuat mata terbelalak.

Tiga juta rupiah. Angka yang bagi sebagian guru adalah mimpi yang jauh. Sementara petugas SPPG—posisi yang baru akan tercipta—sudah dijanjikan nominal tersebut sejak awal. Ini bukan tentang iri hati. Ini tentang rasa keadilan yang tergores. Jika negara mampu membayar tiga juta untuk petugas program baru, mengapa selama ini guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun masih diperlakukan sebagai "honorer" dengan upah jauh di bawah standar kelayakan?

Ada yang salah dalam sistem kita ketika profesi baru dihargai lebih tinggi daripada profesi yang telah membangun fondasi bangsa selama beberapa dekade. Ada yang timpang ketika program populis mendapat alokasi anggaran yang royal, sementara guru—ujung tombak pendidikan—masih berjuang untuk mendapat pengakuan yang setimpal.

Makan bergizi untuk anak-anak adalah penting, tak ada yang menyangkal itu. Tapi pendidikan yang berkualitas adalah pondasi yang membuat mereka bisa memanfaatkan nutrisi tersebut untuk membangun peradaban. Tanpa guru yang sejahtera, yang dihargai, yang tidak harus memutar otak untuk menyambung hidup dari satu bulan ke bulan lainnya, program apapun hanya akan menjadi tambal sulam tanpa dampak jangka panjang.

Inilah paradoks kita: kita merayakan program-program baru dengan gegap gempita, sambil melupakan mereka yang sudah lama berkorban dalam keheningan. Kita berlomba menciptakan terobosan, sambil mengabaikan fondasi yang retak. Kita sibuk membangun gedung baru, sementara rumah lama yang menopang semuanya dibiarkan lapuk.

Guru honorer dan swasta tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya meminta keadilan. Jika negara bisa mengalokasikan tiga juta untuk petugas SPPG, maka sudah saatnya guru-guru yang telah mengabdi mendapat penghargaan yang setara—atau bahkan lebih. Karena merekalah yang membentuk karakter, yang menanamkan nilai, yang mempersiapkan generasi untuk memahami pentingnya gizi, kesehatan, dan kehidupan itu sendiri.

Pertanyaan ini akan terus bergema: kapan pengabdian yang telah terbukti akan dihargai setimpal dengan janji-janji untuk program yang baru akan dimulai? Kapan keadilan akan sampai ke ruang-ruang kelas yang telah lama menanti?

---

Balada Guru yang Terlupakan

Di sudut kelas yang retak dindingnya,

seorang guru berdiri dengan buku lusuh di tangan,

mengeja masa depan anak bangsa

dengan gaji yang tak cukup untuk mimpi.

Dua puluh tahun ia mengabdi,

kapur menempel di jari-jarinya,

suara serak dari menerangkan berulang,

namun statusnya masih "honorer"—

sebuah kata yang terdengar seperti janji kosong.

Guru swasta di seberang jalan,

tak berbeda nasibnya,

mengajar dengan hati yang sama,

tapi honor sebulan hanya cukup

untuk membayar kontrakan dan nasi seadanya.

Lalu datang kabar angin:

program baru, Makan Bergizi Gratis,

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi—

nama yang panjang untuk harapan baru,

dengan gaji tiga juta untuk para petugasnya.

Tiga juta.

Angka yang membuat guru-guru itu terdiam.

Bukan dengki yang muncul,

tapi heran yang mendalam:

mengapa program yang baru lahir

sudah dijanjikan kelayakan,

sementara mereka yang puluhan tahun mengabdi

masih menunggu pengakuan?

Apakah mengajar anak membaca

kurang mulia dari menyajikan makanan?

Apakah membentuk karakter

kurang penting dari mengukur gizi?

Keduanya sama mulia, tentu saja.

Tapi mengapa penghargaannya berbeda jauh?

Guru itu pulang dengan langkah berat,

membawa tas penuh tugas yang belum diperiksa,

memikirkan tagihan listrik yang menunggak,

dan biaya sekolah anaknya sendiri yang belum terbayar.

Ia tak meminta kemewahan,

hanya keadilan sederhana:

dihargai sebanding dengan pengabdiannya.

Negara ini pandai membuat program,

lihai menciptakan akronim megah,

mahir berjanji perubahan,

tapi sering lupa pada mereka

yang telah puluhan tahun

menjadi tulang punggung pendidikan.

Petugas gizi penting, ya,

anak-anak butuh nutrisi,

tapi anak-anak juga butuh guru

yang tak perlu khawatir soal makan besok,

yang bisa fokus mengajar

tanpa beban mencari sampingan.

Ini bukan soal siapa lebih pantas,

ini soal sistem yang keliru,

yang menghargai yang baru

lebih tinggi dari yang lama,

yang merayakan program

sambil melupakan fondasi.

Berapa lama lagi guru-guru ini harus menunggu?

Berapa tahun lagi pengabdian mereka

akan dianggap sebagai "pengorbanan yang mulia"

alih-alih pekerjaan yang layak dihargai?

Di kelas itu, di pagi yang sama,

guru itu tetap berdiri,

mengajar dengan sepenuh hati,

meski tak ada yang menjanjikan

tiga juta untuknya.

Karena ia guru—

profesi yang sering dilupakan,

tapi tak pernah berhenti berharap

pada keadilan yang mungkin suatu hari

akan datang juga untuknya.

Catatan penutup:

Keadilan bukan soal membandingkan,

tapi soal menghargai yang setara.

Jika ada anggaran untuk yang baru,

sudah pasti ada untuk yang lama—

yang telah membuktikan pengabdiannya

jauh sebelum program itu lahir.